Prof. Yusril Ihza Mahendra juga ikut sampaikan pendapat soal bagian dari soal Aceh,
Menurut dia, jika pemerintah membuat UU baru, maka harus menimbang bagaimana penerapannya di Aceh seperti di Papua sebagai daerah otonomi khusus.
"Ini kadang-kadang pemerintah pusat lupa, begitu juga dengan pemerintah daerah di Aceh maupun DPRA yang mungkin juga tidak konsen dengan persoalan ini," tuturnya.
Ia menyarankan, permasalahan UUPA jangan dipendam terlalu lama, jika ada persoalan maka harus segera diperbaiki. Kepada pemerintah pusat diharapkan tidak membuat UU yang menabrak UU otonomi khusus.
"Saya akan membantu dengan senang hati implementasi UUPA, karena sejak awal saya terlibat di dalamnya," demikian Yusril.
Untuk diketahui, Banleg DPR RI telah menyetujui dan memasukkan rencana revisi UUPA tersebut telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2023, dan DPR Aceh juga telah melakukan kajian secara khusus.
Kedatangan Prof. Yusril Ihza Mahendra penuh dengan agenda pertemuan khususnya juga pemenangan PBB dan Prabowo di Aceh
Komentar
Posting Komentar