Pelantikan Menpora dan Deal Politik menutup kasus 7ton Emas Antam dan Rp 349T?

 Pelantikan Menpora dan Deal Politik menutup kasus 7ton Emas Antam dan Rp 349T?

Masih ingat soal crazy rich Surabaya, Budi Said yang viral lantaran kasusnya lawan PT Antam? Lantas apa kaitan dengan Menpora Dito?

Arie Prabowo Ariotedjo pada tahun 2017-2019 adalah dirut PT Antam, pada saat beliau jadi dirut, ada kasus pembelian emas 7.071 kg tahun 2018. Pembelian ini terungkap gara-gara Antam tidak memenuhi pembelian seberat 1.136 kg.

Arie Prabowo, ayah dari Dito Ariotedjo, hanya menjabat selama dua tahun. Pada Desember 2019, Arie dan dua direktur Antam dicopot oleh Menteri BUMN Erick Thohir karena banyak proyek yg terbengkalai. Salah satunya adalah pabrik Nickel Pig Iron (NPI) Blast Furnace di Halmahera Timur. 

Selain itu juga Kementerian BUMN melihat pembangunan Smelter Grade Alumina (SGA) yang dikerjakan Antam di bawah komando Arie Prabowo kala itu bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) terlalu lamban. 

" Timbul pertanyaan 1.136 kg ini hilang di mana? bagaimana pertanggungjawabannya?"

Jadi apa alasan pemerintah tidak menyelidiki pembeli emas Antam 7 ton lebih itu. "Untuk apa membeli emas sebanyak itu? lalu dari mana sumber uangnya?" Jika pun dari tabungan, kasus rekening 'fantastis' milik eks pegawai pajak  golongan III A Gayus Tambunan tak sampai sebanyak itu. 

Pertanyaan selanjutnya terkait emas 1.136 kg yang tidak sampai kepada Budi Said. "Hilang itu siapa yang menguasai? apakah Antam atau kelompok atau pribadi?"

Apakah adanya deal politik di balik pelantikan Dito Ariotedjo sbg menpora yg baru gantikan Zainuddin Amali terkait kasus diatas.

Cepatnya pelantikan Dito kemungkinan besar  berhubungan atau menjadi deal politik dalam kasus emas 7 ton atau 7.071 kg serta 349 T atau pun 35 T? itu yang jelas.

Dan untuk penyelundupan emas batangan senilai Rp 189 T di Kemenkeu sudah termasuk dlm tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 349 T yg diungkapkan Prof Mahfud MD .

Kita minta pak Mahfud dlm rapat lanjutan di Komisi 3 DPR nanti utk tunjuk hidung, siapa pelakunya,dan uangnya mengalir ke mana saja.Agar jelas semuanya dan menjadi terang benderang masalahnya.

DPR RI Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia ayo bergerak!