ATUM Institute : Teguh Anantawikrama Sang Pelari Ini Sampaikan Pesan Tajam Peningkatan UMKM Perlu Belajar Dari Narcos

 TEGUH Anantawikrama kiprahnya dalam dunia organisasi Olahraga maupun perjuangan UKM Semakin terasa. Soal UMKM Misalkan dibawah salah satu pemikirannya

 "Perlu ada kebijakan spesifik yang berfokus menyasar masing-masing segmen UMKM agar bisa dan terus naik kelas serta mampu mengekspor produk/jasanya ke tingkat global. Sebut saja, regulasi pengetatan bea cukai barang impor individu, program Bangga Buatan Indonesia, alokasi belanja 40% belanja barang dan jasa K/L pemerintah daerah kepada UMKM, program digitalisasi UMKM (toko online), UKM Go Global (ekspor), dan sebagainya

Dalam Narcos, para petani “produk” kartelnya dikondisikan dalam lingkungan yang “terkontrol dan disiplin”, sehingga mereka mau tak mau bekerja keras mencapai target produksinya. Dalam program pemberdayaan UMKM pun sebaiknya demikian. Besarnya fasilitas bantuan dana UM harus cukup reasonable dan ada mekanisme reward and punishment-nya. Sehingga ada urgensi bagi penerima program agar benar-benar komit meningkatkan usahanya. Misalnya, sediakan BPUM eksklusif sebesar @Rp10 juta per tahun, tapi kuota penerimanya terbatas (katakanlah, minimal 5 juta orang terpilih). Screening and filtering terhadap latar belakang para pendaftar bisa diprioritaskan bagi mereka yang belum terdaftar sebagai nasabah bank (tidak punya akses formal). Selain itu, harus mempertimbangkan juga prioritas pengembangan potensi usaha 514 kabupaten dan kota di Indonesia: makanan dan minuman, perdagangan dan jasa, pariwisata, konstruksi, pengolahan bahan, dan lain-lain. Dengan demikian, roda perekonomian tiap daerah bergerak semakin kencang.

Program BPUM revolusioner ini wajib dilakukan rutin setiap tahun, bukan sebagai BLT masa pandemi Covid saja. Sosialisasinya harus gencar melalui berbagai macam komunitas dagang rakyat dan koperasi. Penyalurannya juga dibarengi syarat pembukaan rekening baru di bank plat merah terpilih. Penerima program terpilih yang sukses meningkatkan aset dan/atau omset bisnisnya setelah satu tahun akan otomatis menerima kelanjutan dana pendampingan tahun berikutnya, sampai mereka berhasil naik kelas ke level usaha kecil. Sementara untuk yang gagal berkembang dirotasi ke dalam daftar tunggu terbawah, dan hak dana pendampingannya diberikan kepada calon penerima berikutnya dalam daftar tunggu.

Evaluasi program per individu bisa dijalankan oleh bank BUMN penyalur dana, entah melalui formulir online dan/atau assesment tatap muka. Ke depannya, diharapkan para nasabah baru UM di bank itu semakin terdidik untuk berbisnis secara profesional. Kesuksesan UM dalam program akan berbanding lurus dengan peningkatan transaksi perbankan dan tingkat tabungan, yang tentunya itu akan menguntungkan pihak bank juga.

Pemerintah harus bisa berpikir panjang dan berkomitmen total di dalam program ini. Tidak ada cara lain untuk menaikkan produktivitas UM sebanyak-banyaknya dalam waktu relatif singkat (3-4 tahun) kalau mereka sendiri tidak punya motivasi, target kerja, atau omsetnya segitu-segitu saja. It takes money to get more money, para Narcos dan pebisnis pada umumnya tahu itu.

Rantai Distribusi ala Narcos

Berbarengan dengan inisiatif BPUM rutin itu, pekerjaan rumah sektor UMKM selanjutnya adalah optimalisasi produksi dan keamanan/kepastian penyaluran produknya. Dalam bisnis Narcos, ada kuota distribusi dan perlindungan rantai distribusi produk. Dalam fase ini, pemerintah harus bisa menyinergikan sebagian kelas UM yang siap atau telah naik kelas (beserta kelas UKM) untuk berorientasikan ekspor. Barang dan jasa domestik melimpah, tapi akan langsung diserap pasar mana? Kurva permintaan dan penawaran di dalam pasar domestik pasti akan semakin jomplang akibat kejenuhan pasar domestik. Jawabannya tentu saja ekspor ke negara-negara mitra.

Maka itu kita lakukan pemetaan dan penjajakan negara-negara pasar potensial, lalu membangun kesinambungan rantai ekspornya. RI sudah memiliki aset-aset berharga seperti perwakilan kedutaan besar RI, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai unsur pelaksana teknis perwakilan di luar negeri. Keberadaan ITPC di 16 kota berbagai negara yang belum terdengar gaung kinerjanya sampai sekarang bisa difokuskan untuk berperan sebagai agen pemasaran dan komunikasi (marcom) bisnis UMKM Indonesia dalam menghadapi pasar lintasnegara dan lintasbenua.

Dalam proses ekspor UMKM, BUMN wajib dilibatkan untuk memborong dan memboyong produk-produk berkualitas UMKM lokal yang kalau bisa bersertifikasi minimal SNI. Kemudian BUMN bertandem bersama ITPC masuk ke pasar suatu negara yang telah dijajaki tadi. Pilot project BUMN ala Narcos ini bisa dimulai, misalnya dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI). Dalam skema rantai ekspor UKM ini, PT PPI yang belum memiliki perwakilan luar negeri bekerja sama dengan ITPC untuk mendistribusikan dan menjual produk-produk UMKM Indonesia di 16 kota dunia: Vancouver, Chicago, Los Angeles, Mexico City, Sao Paulo, Santiago, Lagos, Johannesburg, Hamburg, Budapest, Lyon, Barcelona, Milan, Dubai, Jeddah, dan Sydney. PT PPI bisa fleksibel menyesuaikan apakah ingin menjual langsung melalui kantor perwakilan ITPC di sana, maupun meneruskan kepada pihak swasta penadah tunggal atau resellers setempat.

Strategi paket komplet ala Narcos itu sudah dipraktikkan secara sukses oleh korporasi besar Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang melalui kehadiran beberapa multinational companies (MNC) ikoniknya di Indonesia. MNCs ini menyerap produk UKM lokalnya, mendistribusikannya sendiri, lalu menjualnya di Indonesia dan dunia. Selain ada grup Alibaba dari Tiongkok, siapa anak muda urban Indonesia yang tidak kenal produk-produk imut ala Jepang berharga kompetitif yang dipasarkan gerai-gerai Miniso? Bisnis grup Lotte Korsel merambah bidang retail yang di dalamnya terdapat gerai-gerai penjual produk-produk khas dan kekinian Korsel yang digandrungi pasar Indonesia. Sementara grup Sumitomo Jepang merambah ke berbagai sektor seperti retail produk-produk manufaktur melalui toko online Monotaro, TV belanja Shop Channel, hingga perangkat seluler dan gift card T-Gaia.

Roadmap dan Tangan Dingin Pemerintah

Ada sebuah pepatah tentang berusaha yang sering kita dengar, “Berikan alat pancing dan/atau umpannya, dan juga sediakan (akses) kolam ikannya kepada si pemancing.” Demikian kira-kira semangat inovasi militan yang penulis hendak sampaikan kepada para pemangku kepentingan. Jangan naif untuk berharap rakyat (cilik)-nya bisa kreatif berusaha kalau pemerintahnya sendiri belum berkomitmen totalitas dan kreatif di dalam mendampingi UMKM di setiap lini. Keberpihakan itu jangan nanggung.

Seperti halnya Narcos yang menyediakan solusi bisnis komplet dari hulu sampai hilir, sehingga action plan-nya jelas, terukur, dan disadari banyak pihak, begitu pula bidang UMKM membutuhkan sentuhan militansi serupa. Bayangkan apa yang akan terjadi jika sektor usaha mikro dan kecil di Indonesia tiba-tiba mogok beroperasi atau krisis, maka akan terjadi tsunami sosial politik di Indonesia. Dan sebaliknya, jika UMKM bergerak naik kasta, maka itu otomatis mengubah drastis wajah perekonomian nasional berkat langkah-kecil-tapi-besar jutaan wong cilik. Seperti halnya yang bisa kita amati dari UMKM Tiongkok. Transformasi naik kelas UMKM yang dimulai dengan pembangunan sistem seyogianya menjadi agenda rutin bagi siapa pun rezim pemerintahannya. Programnya tinggal direplikasi pihak eksekutif dan dievaluasi bersama stakeholders terkait.

Kebutuhan roadmap dan action plan UMKM ini sudah sangat mendesak mengingat jumlah usia produktif WNI yang semakin besar (bonus demografi), keterbatasan lapangan pekerjaan, dan beragamnya tantangan disruptif domestik dan global. Ke depannya, daya tarik dan daya tawar Indonesia di kancah internasional semakin tinggi berkat kemandirian dan daya juang pelaku UMKM. Syaratnya, iklim bisnis domestik harus dikondisikan agar para pelaku usahanya semakin terbiasa dengan inovasi, kompetisi sehat, dan mindset keberlanjutan, dan terutama ada kepastian pasar.

Dengan demikian, neraca perdagangan RI akan semakin sehat dan positif berkat pertumbuhan ekspor non-migas ini. Secara kelembagaan, program reformasi BUMN yang terus diupayakan Menteri Erick Tohir ikut terbantu. Dengan semakin diterimanya produk-produk UMKM Indonesia di level global, banyak BUMN yang berpotensi besar untuk terjun mengekspor sesuai spesialisasi ceruk pasarnya masing-masing: retail, logistik, perbankan, marketplace berorientasikan ekspor, dan seterusnya.

Inovasi “pemerintah berbisnis” ala Narcos ini adalah jawaban terbaik untuk memajukan perekonomian negara sekaligus meningkatkan pendidikan nasional, yang keduanya kita ketahui berjalan beriringan. “Kejeniusan seringkali (awalnya) dicap sebagai kegilaan,” kata sebuah cuplikan episode Narcos. Siapa takut untuk naik kelas? It’s now or never, ini salah satu legacy ikonik yang bisa digoreskan pemerintahan Jokowi.